Sumenep, 10 November 2025, DPC GMNI Sumenep menyatakan penolakan keras terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Dalam pernyataan ini, GMNI tidak hanya menyampaikan sikap politik, tapi juga mempertanyakan kewarasan kolektif bangsa.
Ketua DPC GMNI Sumenep, Roni Ardiyanto, menyampaikan dengan tegas dan tanpa basa-basi:
“Kalau Soeharto disebut pahlawan, berarti definisi pahlawan di negara ini sudah resmi berubah. Yang membungkam demokrasi, pelanggaran HAM berat, dan ngasih kuasa ke kroni-kroninya itu sekarang diposisikan jadi teladan?” katanya.
“Ini bukan penghormatan. Ini penghinaan terhadap sejarah. Ini ibarat minta korban berdiri dan bilang ‘makasih sudah ditindas’.”
Menurut GMNI Sumenep, keputusan ini seperti nada nasional yang dimainkan dengan gitar sumbang, tapi pemerintah tetap nyanyi sambil tepuk tangan sendiri.
“Seolah-olah negara bilang: ‘Sudahlah, yang penting stabil.’ Stabil apanya? Yang stabil itu ketakutan, ketimpangan, dan oligarki yang tumbuh subur sampai sekarang,” lanjut Roni.
GMNI Sumenep menilai pemberian gelar ini bukan kebetulan, tapi proyek politik jangka panjang, membenarkan masa lalu untuk mengatur masa depan.
“Kalau sejarah yang gelap diputihkan, nanti yang terang-terang bisa digelapkan. Ini bukan sekadar gelar, ini rekayasa memori,” tegasnya.
Roni juga menambahkan sindiran yang mengiris.
“Nanti kalau ini lolos, tunggu saja gelar berikutnya,
Pahlawan Kesabaran Nasional untuk rakyat yang bertahan puluhan tahun disuruh diam.”
GMNI Sumenep menyerukan satu hal yang paling sederhana namun paling sulit dilakukan oleh negara belakangan ini.
Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura tidak ingat. Jangan pura-pura tidak paham.
“Sejarah tidak perlu dihapus. Yang perlu dihapus itu ketidakadilan yang masih terus berlangsung,” tutup Roni.